Polemik SIM, Jika Diberlakukan Seumur Hidup Pemasukan Negara Bisa Berkurang, Benny K Harman: Bukan Pelayanan

CEPAT UPDATE - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, menyoroti klaim Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai potensi kehilangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar lebih dari Rp650 miliar akibat penerapan Surat Izin Mengemudi (SIM) berlaku seumur hidup.

Benny Harman menanggapi hal ini melalui akun Twitter pribadinya.

Ia menyatakan bahwa klaim dari Kemenkeu tersebut merupakan bukti nyata bahwa perpanjangan SIM sebenarnya digunakan oleh negara sebagai alat untuk mencari pendapatan, bukan sebagai pelayanan wajib kepada rakyat.

Baca Juga: Anas Urbaningrum akan Pidato Politik Hari Ini di Monas, Jawab Pesan Bersedia Digantung di Monas Soal Kasusnya

"Klaim dari Kemenkeu ini menjadi bukti nyata bahwa perpanjangan SIM sebenarnya merupakan instrumen utama untuk mencari uang, bukan bagian dari pelayanan wajib yang diberikan negara kepada rakyatnya," ujar Benny Harman melalui akun Twitter pribadinya @BennyHarmanID pada Jumat (14/7).

Lebih lanjut, Benny Harman juga menyinggung Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku seumur hidup, serta beberapa dokumen lainnya.

"KTP saja sudah berlaku seumur hidup, STR untuk tenaga medis juga berlaku seumur hidup, dan paspor berlaku selama 10 tahun. Apakah kita perlu melakukan perubahan?" tegasnya.

Baca Juga: Posan Tobing Sebut Tantri Kotak Mirip Pembantu, Balas dengan Pesan Menohok: Pekerjaan Mereka Mulia

Sementara itu, menurut laporan dari CNN, Direktur PNBP Kementerian/Lembaga Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu, Wawan Sunarjo, menjelaskan bahwa PNBP yang diperoleh dari perpanjangan SIM mencakup 60 persen dari total pendapatan SIM. Sisanya, 40 persen berasal dari penerbitan SIM baru.

Oleh karena itu, dengan adanya perpanjangan SIM seumur hidup, PNBP sebesar 60 persen tersebut bisa hilang.

"Berdasarkan data tahun 2022, PNBP dari perpanjangan SIM bisa hilang sekitar 60 persen, atau sekitar Rp650 miliar, dalam satu tahun," ujar Wawan di Jatiluhur, Jawa Barat, pada Rabu (12/7).

Baca Juga: Performa Persib Semakin Buruk, Beruntung Ada Gol Ezra Walian

Wawan juga menekankan bahwa hilangnya PNBP dari perpanjangan SIM tidak terlalu mempengaruhi Kementerian Keuangan, melainkan lebih berdampak pada kepolisian yang akan kehilangan dana operasional.

"Rp650 miliar tersebut merupakan dana operasional bagi kepolisian. Jadi, dari segi kepolisian, mereka yang akan kehilangan dana operasional tersebut," jelas Wawan.